Twitter
Lihat Video

Oleh : penkumkejatisulsel | 21 Januari 2018 | Dilihat : 714 Pengunjung

Selama dua hari sejak Jumat (15/9) Tim Penyidik Kejati Sulsel melakukan penggeledahan di sejumlah kantor di lingkungan Pemprov Sulbar, antara lain kantor Bappeda, DPRD, Dinas Pendidikan dan beberapa Dinas lainnya.

Penggeladahann selama 2 hari (Jumat-Sabtu/ 15-16 September 2017) itu dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: PRINT-532/R.4.5/Fd.1/09/2017 tanggal 11 September 2017.

“Tim Penyidik telah berhasil mengamankan dokumen-dokumen terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan APBD Provinsi Sulbar, tahun anggaran 2016,” ucap Kajati Sulsel, Jan Samuel Maringka, Minggu (17/9/2017).

Dugaan penyimpangan terhadap APBD Prov. Sulbar TA. 2016 berawal dari perbuatan sejumlah anggota DPRD Prov. Sulbar yang dengan cara memasukkan proyek-proyek titipan pada APBD Prov. Sulbar TA. 206 tanpa melalui prosedur yang berlaku.

 

“Proyek yang dikerjakan oleh orang-orang dekat oknum Anggota DPRD tersebut dalam kenyataannya banyak ditemukan kurang volume pekerjaan, bahkan terkesan rekayasan karena dana yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya,” ucapnya.

Jan menduga total kerugian negara akibat kasus ini bisa mencapai Rp 150 miliar. “Ada anggaran Rp 300 miliar, yang dikerjakan hanya sebagian. Jadi diduga kerugian negara Rp 150 miliar,” ujar Jan.

Dokumen-dokumen yang telah diamankan tersebut selanjutnya akan dilakukan penyitaan, untuk digunakan mendukung pembuktian dalam proses penyidikan yang sedang berjalan. Menurut Kajati Sulsel, Jan Maringka, pemeriksaan thd para anggota dewan akan diagendakan mulai pekan depan.

Selama dua hari sejak Jumat (15/9) Tim Penyidik Kejati Sulsel melakukan penggeledahan di sejumlah kantor di lingkungan Pemprov Sulbar, antara lain kantor Bappeda, DPRD, Dinas Pendidikan dan beberapa Dinas lainnya.

Penggeladahann selama 2 hari (Jumat-Sabtu/ 15-16 September 2017) itu dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: PRINT-532/R.4.5/Fd.1/09/2017 tanggal 11 September 2017.

“Tim Penyidik telah berhasil mengamankan dokumen-dokumen terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan APBD Provinsi Sulbar, tahun anggaran 2016,” ucap Kajati Sulsel, Jan Samuel Maringka, Minggu (17/9/2017).

Dugaan penyimpangan terhadap APBD Prov. Sulbar TA. 2016 berawal dari perbuatan sejumlah anggota DPRD Prov. Sulbar yang dengan cara memasukkan proyek-proyek titipan pada APBD Prov. Sulbar TA. 206 tanpa melalui prosedur yang berlaku.

 

“Proyek yang dikerjakan oleh orang-orang dekat oknum Anggota DPRD tersebut dalam kenyataannya banyak ditemukan kurang volume pekerjaan, bahkan terkesan rekayasan karena dana yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya,” ucapnya.

Jan menduga total kerugian negara akibat kasus ini bisa mencapai Rp 150 miliar. “Ada anggaran Rp 300 miliar, yang dikerjakan hanya sebagian. Jadi diduga kerugian negara Rp 150 miliar,” ujar Jan.

Dokumen-dokumen yang telah diamankan tersebut selanjutnya akan dilakukan penyitaan, untuk digunakan mendukung pembuktian dalam proses penyidikan yang sedang berjalan. Menurut Kajati Sulsel, Jan Maringka, pemeriksaan thd para anggota dewan akan diagendakan mulai pekan depan.

Oleh : penkumkejatisulsel | 21 Januari 2018 | Dilihat : 714 Pengunjung


Foto Galeri
Video Galeri
Jajak Pendapat
Bagaimana pendapat Anda tentang website resmi Kejati Sulsel?