Twitter
Baca Artikel

APAKAH NIAT JAHAT (MENS REA) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI HARUS DIBUKTIKAN ?

Oleh : PIDSUS | 24 Oktober 2017 | Dibaca : 402 Pengunjung

APAKAH NIAT JAHAT (MENS REA) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI HARUS DIBUKTIKAN?
 
Oleh Muhammad Ahsan Thamrin
 
Apakah niat jahat (mens rea) dalam tindak pidana korupsi harus dibuktikan?
Kalau ini ditanyakan kepada sebagian besar penyidik (Kejaksaan, Kepolisian, KPK) maka jawabannya tidak! alasannya karena didalam UU Tipikor  tidak ada satu kalimatpun yang menyebutkan bahwa untuk bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka maka Penyidik harus bisa menemukan bukti-bukti yang mengarah pada niat jahat (mens rea) dari pelaku tindak pidana korupsi.
Tugas penyidik hanyalah menemukan dua alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Sementara mengetahui apakah ada niat jahat dari pelaku, bukan kewenangan penyidik. Itu diserahkan ke pengadilan. Penyidik hanya kumpulkan dua alat bukti.
Benarkah niat jahat dalam tindak pidana korupsi tidak perlu dibuktikan?
Membuktikan mens rea (niat jahat)  adalah keharusan karena asas hukum pidana yang berbunyi geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) mensyaratkan adanya kesalahan (dolus/sengaja) untuk menyatakan seseorang bersalah.
Dalam tindak pidana korupsi, niat sekaligus perbuatan jahat harus ada. tidak mungkin pelaku melakukan korupsi jika tidak ada niat jahat. Dalam tindak pidana korupsi, yang harus dipahami adalah tidak mungkin karena ketidaksengajaan. Tindak pidana korupsi mensyaratkan adanya niat atau motif dari pelaku.
Ini berbeda dengan tindak pidana terkait dengan nyawa. Apabila seorang sengaja menghilangkan nyawa orang lain disebut pembunuhan kena pasal 339 KUHP, tetapi apabila ada pengemudi yang tanpa sengaja menabrak seseorang hingga meninggal dunia dihukum karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mati, dihukum dengan pasal 359 KUHP. Sama-sama karena perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain tapi penerapan hukumnya berbeda karena terkait dengan niat dari si pelaku.
Jadi niat jahat harus menjadi pertimbangan utama oleh penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.  karena apa? karena korupsi  merupakan kejahatan, karena kejahatan maka pelakunya disebut penjahat. Menurut kamus besar bahasa Indonesia penjahat artinya : orang yang jahat (seperti pencuri, perampok, penodong).
Berarti orang yang korupsi memiliki niat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat (actus reus) untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Orang yang tidak memiliki niat atau maksud untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi berarti bukan penjahat dan seharusnya tidak boleh di hukum.
Nabi SAW bersabda “sesungguhnya segala sesuatu tergantung kepada niatnya.
Selama ini banyak orang merasa  dikriminalisasi dengan alasan tidak memiliki niat atau maksud jahat dalam mengambil kebijakan atau keputusan namun kemudian mereka  dijadikan tersangka, terdakwa dan bahkan terpidana. Inti kriminalisasi di sini adalah orang yang tidak mempunyai niat dan perbuatan jahat untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, tetapi ada kerugian negara diproses dengan UU Tipikor.
Lalu bagaimana merumuskan apa itu niat jahat (Mens Rea)? Apa pula kriterianya.
Memang tidak mudah membuat rumusan Mens Rea. beberapa Pakar Hukum sendiri  menyatakan bahwa masalah Niat itu hanya si pembuat dan Tuhan yang mengetahui. Kita tidak bisa mengetahui Niat seseorang.
Disinilah diperlukan kecermatan dalam menilai perbuatan seseorang berdasarkan fakta-fakta  obyektif yang ditemukan dalam pemeriksaan.
Bahwa Kasus Tipikor Mens Rea nya  sebenarnya dicantumkan dalam unsur “ memperkaya”   dan unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. MEMperkaya artinya si pelaku dengan sengaja dan unsur dengan tujuan artinya sengaja sebagai maksud.
Jadi tugas penyidik adalah menelusuri apakah ada bukti-bukti seseorang berusaha menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, karena Niat jahat menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan tindakan seseorang. Dalam mewujudkan suatu tindakan, ada kalanya tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat adakalanya juga dengan tanpa niat jahat.
Jadi kalau ada aliran dana korupsi mengalir ke rekening pribadi, keluarga atau kerabatnya atau korporasi yang terkait dengan dirinya maka niat jahat sudah tergambar dengan mudah disini yaitu motif memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Tapi bagaimana kalau berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan ternyata orang tersebut  tidak ada menerima aliran dana, malah tidak pernah menerima gaji selama bekerja demi mengabdi memajukan perusahaan (karena sudah kaya), tapi karena salah mengambil kebijakan atau keputusan yang melanggar rambu-rambu peraturan dan dianggap ada kerugian keuangan Negara, layakkah dituduh sebagai penjahat dan dijadikan tersangka? Apakah kita memahami bahwa suatu perbuatan bisa berimplikasi tunduk pada hukum perdata, pidana ataupun administrasi. syarat suatu perbuatan membawa implikasi pidana terletak pada pada mens rea atau niat jahat dari pembuat itu sendiri sementara kesalahan administrasi, pelanggaran perdata tidak boleh serta merta menjadi pidana jika tidak ada mens reanya.
Niat ada di dalam Hati maka menilai seseorang juga harus dengan Hati Nurani.
Oleh karena itu, penyidik harus cermat. Jika tidak cermat, jaksa penuntut umum maupun pengadilan harus berani meluruskan. Jangan sampai orang tidak jahat harus mendekam di penjara.
Di dalam praktek penegakan hukum  tindak pidana korupsi, subjektifitas penegak hukum terkait mens rea (niat jahat) kadang ikut berperan. Selama ini penyidik menaikkan kasus ke tahap penyidikan selalu berpatokan bahwa telah ditemukan 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. namun belum lama ini dalam kasus Rumah sakit sumber waras, salah seorang pimpinan KPK mengatakan bahwa Kasus RSSW belum memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke Penyidikan dikarenakan tidak ditemukan Niat Jahat (Mens Rea) dalam kasus tersebut, padahal audit BPK telah menyatakan terdapat kerugian Negara dan banyak perbuatan penyimpangan di dalamnya mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pembentukan tim, pengadaan pembelian lahan rumah sakit sumber waras, penentuan harga hingga penyerahan hasil. Saya yakin kalau kasus ini disidik oleh penegak hukum lain ceritanya boleh jadi beda.
Jadi diantara aparat penegak hukum sendiri belum ada kesepakatan bahwa dalam penanganan kasus tipikor harus ditemukan mens reanya terlebih dahulu sehingga segalanya diserahkan kepada subyektifitas penyidik.
Seorang Narapidana tipikor pernah menulis curahan hatinya yang ditujukan kepada penegak hukum, dia menulis ……. Penyidik memang memiliki kewenangan menetapkan seseorang sebagai tersangka. tapi pernahkah anda membayangkan bahwa Kewenangan anda dapat membuat seseorang bebas bepergian kemana saja yang dikehendaki atau hanya mondar mandir di ruang 15 meter persegi. Kewenangan anda dapat membuat banyak anak tertawa gembira bermain dan bercanda dengan ayahnya, atau membuat banyak anak sedih dan malu terhadap tatapan mata guru dan teman-temannya.
Kewenangan anda dapat mendatangkan tawa dan tangis gembira, tapi juga dapat membuat duka yang sangat pahit. Kewenangan anda dapat membuat perkawinan makin bahagia, tapi dapat juga membuat perkawinan berakhir pahit karena perpisahan. Kewenangan anda dapat membuat seseorang dapat mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarganya tapi juga dapat membuat seseorang jatuh miskin penuh utang dan kehilangan keluarga.
 
Dalam bekerja sebagai penegak hukum anda tentu sering melihat banyak proyek direkayasa, sering melihat angka uang dinaikkan (mark up), sering melihat ketidakadilan, ada yang menikmati bahkan lebih banyak tapi tanpa hukuman, ada kena hukuman tapi tidak menikmati. Kesadaran itulah yang harus anda punyai …. Agar hukum dan keadilan tetap tegak. PDS/KJTSS/241017


Oleh : PIDSUS | 24 Oktober 2017 | Dibaca : 402 Pengunjung


Artikel Lainnya :

Lihat Arsip Artikel Lainnya :

 



Foto Galeri
Video Galeri
Jajak Pendapat
Bagaimana pendapat Anda tentang website resmi Kejati Sulsel?