Twitter
Baca Artikel

ANTARA PERDATA, PIDANA DAN PERDAMAIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN

Oleh : kejatisulsel | 03 Februari 2017 | Dibaca : 1423 Pengunjung

Oleh : Muhammad Ahsan Thamrin.

Kalau kita mempelajari kasus-kasus yang terkait dengan tindak pidana penipuan, sering persoalannya adalah berawal dari hubungan perjanjian/kontrak. Hal ini karena kegiatan bisnis dan usaha yang dilakukan sering bersinggungan dengan hubungan hukum yaitu hubungan hukum kontrak atau perjanjian. Kontrak yang dibuat kedua belah pihak, kadangkala kewajibannya tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. Maka pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh pihak yang mengalami kerugian baik dalam bentuk tuntutan ganti rugi maupun melaporkan secara pidana.

Dalam praktek peradilan, Hakim sering berbeda pendapat dalam menilai apakah pihak yang tidak melaksanakan perjanjian dianggap sebagai wanprestasi atau penipuan. Hakim Tingkat pertama menyatakan bahwa perbuatan tersebut penipuan, sementara hakim tingkat banding dan kasasi menyatakan perbuatan wanprestasi dan sebaliknya.

Hakim yang menyatakan bahwa hubungan perjanjian yang terjadi merupakan wanprestasi yang merupakan domain perdata biasanya melihat dari sisi adanya hubungan keperdataan dari awal misalnya adanya perjanjian seperti hutang piutang, pinjam meminjam atau sewa menyewa, adanya jaminan yang  jadi agunan, transaksi atau perjanjian dibuat di hadapan notaris, atau korban memiliki pendidikan tinggi yang tentunya tidak akan mudah tertipu, jadi adanya kerugian yang dialami korban biasanya dianggap sebagai resiko bisnis.  Sebaliknya Hakim yang menyatakan bahwa hubungan perjanjian yang terjadi merupakan penipuan yang merupakan domain pidana biasanya melihat pada adanya maksud atau niat tidak baik dari awal yang dilakukan oleh pelaku. Maka dari itu untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan merupakan perbuatan penipuan atau merupakan perbuatan wanprestasi diperlukan suatu analisa dan kajian serta pembuktian terhadap kontrak atau perjanjian yang telah dibuat. Ini hanya bisa diketahui dari melihat fakta-fakta objektif yang ada.

Bagaimana membedakan suatu perkara tindak pidana penipuan yang diawali dari suatu perjanjian atau kontrak itu perdata atau pidana.

Persoalannya adalah bagaimana menentukan kasus tersebut merupakan wanprestasi yang merupakan domain perdata atau penipuan yang merupakan domain pidana.

Pertama

Sejak awal salah satu pihak sudah memiliki itikad tidak baik. Artinya, sejak awal memang sudah merencanakan rekayasa ataupun penipuan dalam berbisnis. Modusnya bisa beraneka ragam, dan tidak sedikit yang nampak sangat meyakinkan sekali caranya, bahkan profesional dan bonafit. Sekalipun seluruh transaksi dibuat dalam kerangka perdata, namun segala perjanjian, komitmen dan jaminan hanyalah rangkaian dari tipu daya untuk meyakinkan dan memperdaya korbannya. Perikatan atau perjanjian dipergunakan sebagai modus untuk membungkus niat melakukan penipuan.

Tapi bagaimana Menentukan niat awal seseorang itu akan menipu ?Seorang Ulama pernah mengatakan “Orang yang berutang dengan niat tidak mau membayar maka dia adalah pencuri. Memang hal ini tidak mudah dijawab. Tapi Itu dapat dilihat dari hal-hal objektif yang diperoleh yang menunjukkan ada masalah atau tidak.

Misalnya Seseorang menyerahkan cek yang ternyata pada saat dicairkan isinya kosong, disini terjadi tindak pidana penipuan apabila sejak awal sudah menyadari atau mengetahui cek yang diberikan kepada seseorang memang tidak ada dananya. Bahwa cek adalah merupakan alat pembayaran yang sah. Pemegang cek dijamin tersedianya dana yang cukup oleh pemilik rekening. Kemudian pemilik rekening berkewajiban untuk menyediakan dana yang cukup atas cek yang diterbitkan, jika ternyata diketahui cek tersebut tidak ada dana yang cukup, ini merupakan unsur kesengajaan yang dituju yaitu penipuan. Dengan kata lain perbuatan terdakwa telah menyembunyikan suatu keadaan palsu, yaitu cek yang diserahkan kepada korban diketahuinya atau disadarinya tidak terdapat dana yang cukup dalam rekeningnya. Jadi yang dilihat adalah adanya maksud dan niat tidak baik dari seseorang (Putusan Mahkamah Agung Nomor 933k/pid/1994 tanggal 28 Agustus 1997 pada pokoknya menyatakan : pemberian cek kosong dalam perjanjian pinjam meminjam sudah cukup dinyatakan terbukti sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP.

Bahwa terdakwa sejak awal sudah menyadari atau mengetahui cek yang diberikan kepada korban memang tidak ada dananya. Hanya saja untuk memperoleh uang kontan (unsur delik menguntungkan diri sendiri) terdakwa sengaja “membujuk” dengan cara menggunakan kata-kata bohong dan keadaan yang tidak benar (palsu) agar korban menyerahkan uang kontan sesuai dengan nilai nominal cek. Jadi perjanjian yang dibuat oleh terdakwa hanya sebagai kedok atau kamuflase atau sebagai modus operandi dalam melakukan tindak pidana penipuan.

Kedua Wanprestasi Domain Perdata

Wanprestasi yang domain perdata adalah apabila salah satu pihak tidak dapat  melakukan prestasi karena ketidakmampuannya misalnya karena lalai atau khilaf, bangkrut, gagal bisnis atau sebab lain yang diluar kendali bisnis, maka tentunya ini adalah masalah perdata. Disini tidak ada niat awal untuk mencurangi orang lain. Tapi untuk membuktikan bahwa orang tersebut tidak bisa memenuhi prestasi misalnya karena bankrut tentunya harus dibuktikan dengan melakukan penelusuran bahwa hartanya sudah tidak ada lagi atau tidak memiliki kemampuan lagi. Jangan sampai orang tersebut pura-pura bankrut untuk menghindari pemenuhan prestasi padahal hartanya disembunyikan. Terdakwa tidak berlaku jujur dan tidak ada niat untuk mengembalikan kerugian yang dialami korban.

Bagaimana sikap Jaksa apabila pihak pelaku dan korban berdamai dalam tahap proses penyidikan.

Karena begitu dekatnya antara wanprestasi yang tunduk pada domain perdata dan penipuan dalam domain pidana maka seyogianya penyelesaiannya lebih mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak . Apabila dalam tahap penyidikan ternyata pihak pelaku dan korban telah berdamai yaitu pihak pelaku telah mengganti kerugian yang diderita oleh pihak korban (pelapor) dan pihak pelapor membuat pernyataan kasusnya tidak akan diteruskan maka Jaksa hendaknya mempertimbangkan hal tersebut untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke Persidangan atau mengembalikan perkara tersebut ke Penyidik untuk tidak ditindaklanjuti. Disini yang dikedepankan adalah keadilan, dan kemanfaatannya.

Memang Secara yuridis tindak pidana penipuan bukanlah delik aduan, lalu alasan korban telah mencabut laporannya dan telah ada perdamaian diantara mereka bukan juga alasan untuk menghentikan penyidikan (SP3),  namun disini Jaksa memiliki wewenang diskresi penuntutan (discretionary justice) yaituWewenang Jaksa dalam menilai apakah suatu perkara layak dituntut atau tidak (atas berkas perkara hasil penyidikan), wewenang untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara  sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.

Secara de facto maupun de jure, Jaksa menjalankan fungsi Hakim dalam wujud ajudikasi jaksa. penentuan untuk menuntut atau tidak menuntut perkara terletak di tangan Jaksa. Disinilah Fungsi pra penuntutan yaitu wujud pengawasan JPU untuk mengurangi kemungkinan Penyidik-Polisi terlalu fokus pada keinginan menghukum seorang yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga menutup diri pada fakta-fakta yang meringankan atau meniadakan kesalahan Tersangka.

Memang dalam praktek banyak Jaksa yang tidak berani menggunakan wewenang diskresi penuntutan ini , namun yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1600 k/pid/2009 tanggal 24 Nopember 2009 dalam perkara hubungan kontrak kerjasama usaha bisnis/dagang barang-barang elektronik antara Ismayawati dengan Ny. Ermiwati, yang menimbulkan kerugian korban Ny. Emiwati sebesar Rp. 3,9 milyar, dapat menjadi rujukan dalam mengambil kebijakan tersebut.

Kasus Posisi perkara:

Terdakwa Ismayawati di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana penipuan ex. Pasal 378 KUHP. Korban selaku pengadu tidak menghendaki perkaranya untuk diteruskan dan menghendaki diselesaikan secara kekeluargaan, mengingat kerugian yang dialami korban telah dipenuhi. Dalam putusan PN Yogyakarta Nomor : 317/pid.B/2008/PN.YK tanggal 3 Desember 2008, yang amar putusannya yaitu : mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh saksi korban Emiwati, menyatakan penuntutan perkara Nomor : 317/pid.B/2008 atas nama terdakwa Ismayawati tidak dapat diterima. Walaupun putusan PN Yogyakarta dibatalkan oleh PT. Yogyakarta dengan memerintahkan PN. Yogyakarta untuk memeriksa kembali perkara terdakwa Ny. Ismatawati, namun Putusan PT. Yogyakarta tersebut dibatalkan kembali oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor : 1600 k/pid/2009 tanggal 24 Nopember 2008 yang amarnya yaitu, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 01/pid/PLW/2009/PTY tanggal 2 Maret 2008 yang membatalkan putusan PN. Yogyakarta Nomor : 317/pid.B/2008/PN.YK tanggal 2 Desember 2009; mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh Emiwati, menyatakan penuntutan perkara Nomor : 317/pid.B/2008 atas nama terdakwa Ismayawati tidak dapat diterima.

Pertimbangan atau ratio decidendi Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dikuatkan oleh Hakim Mahkamah Agung RI yang mengabulkan permohonan pencabutan dari pengadu yaitu bahwa judex facti salah menerapkan hukum dan keadilan, karena putusan Pengadilan Tinggi bersifat kaku dan terlalu formalistik; bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana; walaupun pencabutan pengaduan telah lewat waktu 3 bulan, yang menurut pasal 75 KUHP, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih; bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dan terlapor/terdakwa mengandung nilai yang tinggi harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada dilanjutkan; bahwa ajaran restoratif mengajarkan bahwa konflik yang terjadi disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum, akan tetapi konflik juga mempresentasikan konflik antara dua atau lebih individu dalam hubungan kemasyarakatan dan hakim mampu menfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih.

Mencermati pertimbangan putusan PN. Yogyakarta yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut Nampak memperlihatkan bahwa yang dikedepankan dalam penegakan hukum adalah keadilan dan kemanfaatan daripada normatifnya.

Memang dalam praktek penyelesaian perkara pidana penipuan dengan cara damai tersebut tidak ada landasan hukum formalnya. namun  penyidik dan Penuntut Umum seyogyanya juga harus memahami bahwa menghentikan kasus ketika ada perdamaian sama sekali tidak melanggar formalisme Undang-undang tetapi justru membaca Undang-undang secara lebih bermakna. Meminjam istilah Prof. Satjipto Rahardjo, Hukum adalah dokumen yang terbuka untuk atau mengandung penafsiran. Undang-undang yang dirasakan tidak adil oleh masyarakat mungkin dapat ditidurkan (statutory dormancy) atau dikesampingkan (desuetudo).

Bagaimana apabila perkara tetap bergulir di Pengadilan sementara telah ada perdamaian antara kedua belah pihak atau pihak pelaku belum memulihkan kerugian yang diderita korban.

Dalam proses persidangan apabila berdasarkan fakta-fakta persidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Penuntut Umum atau Hakim dapat meminta atau mengingatkan terdakwa untuk mengganti kerugian yang diderita korban dengan kompensasi terdakwa tidak perlu menjalani hukuman atau hukuman disesuaikan dengan tahanan yang telah dijalani apabila terdakwa ditahan.

Misalnya : menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Dengan syarat khusus terdakwa harus mengembalikan uang milik korban sebesar Rp. 100 juta dalam tempo 1 tahun.

Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa suatu perbuatan penipuan yang dilakukan oleh seseorang dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong, membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan hutang, telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Di dalam hukum pidana yang merupakan ultimum remedium sanksi pidana dijatuhkan adalah dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera. Inipun dilakukan setelah upaya-upaya penggantian kerugian melalui upaya persuasi tidak membuahkan hasil. Upaya persuasi berupa penagihan ini adalah merupakan domain hukum perdata yaitu “tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya harus mengganti kerugian tersebut (1365 BW).

Menurut Prof. Andi Hamzah (specialite delicten di dalam KUHP, sinar grafika, Jakarta, 2009) dalam delik penipuan dan penggelapan, kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah kekayaan milik orang lain dan kepercayaan, seperti dalam lalu lintas perdagangan.

Sementara menurut Barda Nawawi Arief (masalah penegakaan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan, Program MH Undip, semarang 2000.hal.20). , ganti rugi tersebut bukan sebagai salah satu bentuk/jenis pidana, melainkan justru hanya sebagai syarat bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok. Dengan demikian ide dasar yang melatarbelakangi pemikiran adanya ganti rugi dalam pidana bersyarat menurut kUHP  adalah berorientasi pada pelaku tindak pidana (offender). Disamping itu syarat khusus berupa ganti rugi ini menurut KUHP hanya bersifat fakultatif dan tidak bersifat imperatif.

Akhirnya memang harus diakui penggunaan diskresi penuntutan oleh Jaksa dalam praktiknya tidaklah mudah karena sering kali pengambilan suatu kebijakan oleh Jaksa dipertanyakan baik oleh atasan di tingkat internal maupun masyarakat pada umumnya. Pertanyaan menjadi mengemuka manakala terkait dengan tidak dilanjutkan proses suatu perkara pidana yang dasar pertimbangannya belum tentu diterima oleh atasan atau masyarakat. Namun kita harus yakin Penyelesaian kasus dengan model perdamaian ini adalah  sejalan dengan sistem hukum pidana yang mengandung nilai-nilai pancasila, yaitu hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai ”ketuhanan Yang Maha Esa, hukum pidana yang ber”kemanusiaan yang adil dan beradab, hukum pidana yang mengandung nilai-nilai persatuan (al. Tidak membedakan suku/golongan/agama, mendahulukan kepentingan bersama), hukum pidana yang dijiwai nilai-nilai ”kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan yang diwujudkan dalam penyelesaian konflik secara bijaksana/musyawarah/kekeluargaan, dan hukum yang ber ”keadilan sosial”.

Inisiatif penyelesaian dengan cara perdamaian ini juga sejalan dengan pemikiran Prof. Satjipto Raharjo yang mengingatkan kepada kita bahwa hukum itu bukan hanya peraturan, bukan mesin, melainkan sarat dengan peran yang dimainkan manusia. Manusialah yang membuat peraturan dan lain-lainnya itu, sehingga segala sesuatu terpulang kembali kepada manusia.

FRZT/KTSS/03022017


Oleh : kejatisulsel | 03 Februari 2017 | Dibaca : 1423 Pengunjung


Artikel Lainnya :

Lihat Arsip Artikel Lainnya :

 



Foto Galeri
Video Galeri
Jajak Pendapat
Bagaimana pendapat Anda tentang website resmi Kejati Sulsel?