• Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan : Mewujudkan Kejaksaan Sebagai Lembaga Penegak Hukum Yang Melaksanakan Tugas Secara Independen Dengan Menjunjung Tinggi Ham Dalam Negara Hukum Berdasarkan Pancasila
  • Selamat Datang di Website Resmi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan | Alamat kantor : Jl. Urip Sumoharjo Km.4 No.244 Makasar | Telp. (0411) 448678, Fax. (0411) 448678 | Email : info@kejati-sulsel.go.id
KAJATI

KAJATI

HIDAYATULLAH, SH., MH

Assalamu alaikum Wr Wb SELAMAT DATANG di website Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Kejaksaaan Tinggi Sulawesi Selatan membawahi 28 (dua puluh delapan) Kejaksaan Negeri dan 9 (sembilan) Cabang Kejaksaan Negeri dalam 2 (dua) wilayah Propinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. VISI MISI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN, VISI MEWUJUDKAN PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG HANDAL, BERHATI NURANI DAN BERMARTABAT MISI MEMBENTUK/MENCIPTAKAN INSAN ADHYAKSA YANG PROFESIONAL, PROPORSIONAL, BERINTEGRITAS, BERBASIS KINERJA, BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI NEPOTISME (KKN) DAN PELAYANAN PRIMA TERHADAP MASYARAKAT. MELAKUKAN PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI, TATA LAKSANA MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN. MENGEMBANGKAN MEKANISME KONTROL DAN MEMILIKI MINDSET, CULTURESET, CHARACTER BUILDING, DAN NILAI-NILAI DASAR TRI KRAMA ADHYAKSA.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang merupakan bagian dari Kejaksaan Repu ... Selengkapnya
Twitter
Jadwal Sidang
Hari/Tanggal Terdakwa J.P.U Hakim No. Perkara Agenda Sidang Kategori
Kamis/18-06-2015 H.P.A TENRIADJENG, IRIANWATI, SAEFULLAH ANDI SYAHRIR, SH.,MH, ABD. RASYID.SH.,MH, YADI HERDIANTO.SH.,MH SUPARMAN NYOMPA,SH.,MH. ABDUL RAZAQ, SH. No Pol : BP / 18/ IX / 2014/ DIT RESKRIMSUS Pemeriksaan Terdakwa PIDSUS
Rabu/18-02-2015 Soedirdjo Aliman Alias Jen Tang Christian Carel Ratuanik, SH. Andi Cakra - Putusan Sela PIDUM
Selasa/17-02-2015 Ihwan Kaddang Christian Carel Ratuanik, SH. Danis PDM-50/mks/ep/01/2015 Pemeriksaan Saksi Saksi PIDUM
Kamis/12-02-2015 Suratman Alias Memut Helmi Alwi, SH dan Hj. Cresdiana, SH Suparman, SH PDM-782/MKS/Ep.2/12/2014 Tuntutan PIDUM
Kamis/12-02-2015 Erni Indriani Helmi Alwi, SH dan Hj. Cresdiana, SH Suparman, SH PDM-781/MKS/Ep./12/2014 Tuntutan PIDUM

Selengkapnya...

Berita

BIDANG PENKUM DAN HUMAS KEJATI SULSEL ADAKAN PENYULUHAN HUKUM DI DUA SMP DI MAKASSAR.

Pada hari Kamis hingga Jumat tanggal 28-29 Juli 2016, Bidang Penkum dan Humas  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum di SMP Negeri 29 Makassar dan di SMP YPPGRI Makassar dalam rangka Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang dicanangkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Hidayatullah, SH., MH di tahun 2016 ini, dalam kegiatan tersebut mengambil te

Selengkapnya...

Oleh : kejatisulsel | 29 Juli 2016 | Dibaca : 350 Pengunjung


Rugikan Negara, 10 Koperasi Bermasalah Diusut Kejari Maros

Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros, mengusut kasus koperasi bermasalah yang terjadi di Maros tahun 2011. Sedikitnya ada 10 koperasi yang dianggap bermasalah yang diduga merugikan negara.Kepala Seksi Intelijen Maros, Harry Surahman mengatakan, dalam kasus yang diduga merugikan negara miliaran tersebut, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi, termasuk nasabah dan ketua koperasi

Selengkapnya...

Oleh : intelejen | 28 Juli 2016 | Dibaca : 354 Pengunjung


terima duit 5 M, kejati sulsel menahan bendahara KSP Multi Guna Makassar.

Bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Guna Makassar, ASWIN AKIBditahan dan dijebloskan ke Lapas Gunung Sari Makassar setelah menjalani Pemeriksaan pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel pada hari Rabu, tanggal 27 juli 2016. Tersangka Aswin menyusul ketua koperasinya yang lebih dulu ditahan sejak beberapa hari lalu yakni Adil Hans,Setelah Aswin ditahan sudah ada delapan tersan

Selengkapnya...

Oleh : intelejen | 28 Juli 2016 | Dibaca : 319 Pengunjung


KEJATI SULSEL KEMBALI MENAHAN LEGISLATOR ASAL JENEPONTO.

Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menahan legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto, Burhanuddin. Tersangka dugaan korupsi dana aspirasi pada 2013. Tersangka ditahan setelah diperiksa selama 6 jam, dengan pengawalan ketat dari Pihak kejati Sulsel tersangka kemudian digiring kedalam mobil Operasional yang khusus untuk mengantarkan ters

Selengkapnya...

Oleh : intelejen | 26 Juli 2016 | Dibaca : 245 Pengunjung


Lihat Lebih Banyak

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 

Artikel

Tindak lanjut temuan kerugian negara dalam LHP BPK, antara administrasi atau pidana

Tindak lanjut temuan kerugian negara dalam LHP BPK, antara administrasi atau pidana Oleh : Muhammad Ahsan Thamrin Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah satu-satunya lembaga negara yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara (pasal 23E ayat (1) UUD 1945). BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan t

Selengkapnya...

Oleh : pidsus | 07 Maret 2016 | Dibaca : 1095 Pengunjung


PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI Oleh : Muhammad Ahsan Thamrin   Di dalam KUHP, Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal . hal ini dikarenakan KUHP adalah warisan dari Pemerintah kolonial Belanda. Diterimanya korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional (functional daderschap) dalam hukum pidana merupakan perkembangan yang sangat maju deng

Selengkapnya...

Oleh : pidsus | 07 Maret 2016 | Dibaca : 682 Pengunjung


KAPAN KEBIJAKAN DAPAT DIPIDANA

KAPAN KEBIJAKAN DAPAT DIPIDANA Oleh : Muhammad Ahsan Thamrin Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sulsel   Pemerintah Jokowi-JK untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi diatas 6 persen sesuai dengan janjinya, berencana  membelanjakan 5000 triliun lebih selama lima tahun untuk infrastruktur. Dengan proyek-proyek infrastruktur, biaya logistik nasional dapat lebih rendah, lapanga

Selengkapnya...

Oleh : pidsus | 03 Maret 2016 | Dibaca : 763 Pengunjung


STATUS UANG NEGARA PADA BUMN

STATUS UANG NEGARA PADA BUMN Oleh : Muhammad Ahsan Thamrin Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sulsel   Polemik mengenai status uang negara yang ditempatkan pada BUMN/BUMD atau yayasan yang menerima fasilitas dari Negara, apakah termasuk keuangan Negara atau bukan, bermula pada saat Mantan Kepala BPK Hadi Purnomo menjawab pertanyaan anggota Panitia Khusus DPR tentang hak angket Ban

Selengkapnya...

Oleh : pidsus | 03 Maret 2016 | Dibaca : 744 Pengunjung


Lihat Lebih Banyak

Lihat Arsip Artikel Lainnya :

 

Foto Galeri
Video Galeri
Jajak Pendapat
Bagaimana pendapat Anda tentang website resmi Kejati Sulsel?